Prof. Sutan Nasomal Dorong Pemerintah Perkuat Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen

JAKARTA — Kemarau yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah Indonesia dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu sektor pertanian, perikanan air tawar, serta ketersediaan pangan masyarakat.

Pakar Hukum dan Ekonom, Prof. DR. Sutan Nasomal, SH., MH., mendorong Presiden RI Prabowo Subianto bersama kementerian dan lembaga terkait mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi dampak kekeringan, terutama di daerah yang mengalami kesulitan memperoleh air.

“Pemerintah harus hadir membantu masyarakat yang terdampak kelangkaan air. Jangan sampai petani mengalami gagal panen dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat kekeringan,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, persoalan ketersediaan air tidak hanya berkaitan dengan pertanian, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan nasional. Petani dan peternak ikan air tawar yang mengalami kekurangan air dapat mengalami kerugian karena produksi mereka terganggu.

Prof. Sutan menilai pemerintah perlu memperkuat sistem irigasi dan memastikan infrastruktur pengelolaan air benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Bendungan, embung, dan berbagai sarana penampungan air, menurutnya, harus dioptimalkan untuk menghadapi musim kemarau.

Ia juga mendorong normalisasi serta pengerukan sungai di wilayah yang mengalami pendangkalan. Selain itu, pembangunan embung atau danau penampungan air di daerah rawan kekeringan dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga cadangan air.

“Anggaran besar yang telah dikeluarkan untuk pembangunan bendungan dan infrastruktur air harus benar-benar memberikan manfaat. Infrastruktur tersebut harus mampu mendukung kebutuhan air masyarakat, pertanian, dan perikanan,” katanya.

Selain pembangunan infrastruktur, Prof. Sutan menekankan pentingnya menjaga kawasan hutan dan melakukan penghijauan kembali terhadap wilayah yang mengalami kerusakan. Menurutnya, kelestarian kawasan hutan memiliki peran penting dalam menjaga tata air dan ketersediaan sumber air.

Ia juga meminta pemerintah mengembangkan teknologi pengelolaan dan konservasi air yang dapat diterapkan masyarakat, khususnya di wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan.

“Teknologi pengelolaan air harus terus dikembangkan dan masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar mampu menghadapi kondisi cuaca ekstrem serta musim kemarau,” ujarnya.

Prof. Sutan juga menyoroti potensi dampak kekeringan terhadap harga bahan pangan. Apabila produksi pertanian menurun akibat kekurangan air, pasokan komoditas ke pasar dapat terganggu dan berpotensi memengaruhi harga.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan menyiapkan langkah antisipasi secara terpadu. Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait dinilai perlu bersinergi sesuai tugas dan kewenangannya.
Menurut Prof. Sutan, upaya menjaga ketersediaan air merupakan bagian penting dari penguatan program ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan tidak mungkin berjalan maksimal tanpa ketersediaan air. Pemerintah harus memastikan petani dan masyarakat memiliki akses terhadap air, terutama ketika menghadapi musim kemarau,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi infrastruktur pengairan yang belum optimal, memperbaiki sarana yang mengalami kerusakan, serta memperkuat konservasi sumber daya air di berbagai daerah.