Prof. Dr. KH Sutan Nasomal: Demo Kepala Desa ke Istana Bukti Menteri Harus Dievaluasi
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 17 Des 2025
- visibility 146
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Prof. Sutan Nasomal menyoroti pengorbanan para kepala desa yang datang ke Jakarta dengan biaya sendiri.
“Ribuan kepala desa meninggalkan desanya dengan pengorbanan besar. Ini menunjukkan betapa serius dan beratnya persoalan yang mereka hadapi di lapangan,” ujarnya.
Aksi damai ini diikuti peserta dari berbagai provinsi, antara lain Riau, Sumatera Selatan, Banten, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan daerah lainnya. Aksi berlangsung tertib dan damai di bawah koordinasi DPP Apdesi yang diketuai Surta Wijaya.
Ia juga mengingatkan agar para menteri tidak malas turun ke lapangan.
“Kalau para menteri enggan melihat langsung kondisi masyarakat desa, jangan menambah beban dengan kebijakan yang mempersulit kepala desa,” katanya.
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal turut mengapresiasi respons cepat pemerintah. Pada sore hari setelah aksi, perwakilan Apdesi diterima oleh Wamen Setneg Suardi, yang menyampaikan langsung keputusan Presiden RI.
Sebagai informasi, PMK Nomor 81 Tahun 2025 yang terbit pada 19 November 2025 sempat memicu kekhawatiran karena ribuan proyek pembangunan dan operasional di lebih dari 75.000 desa terancam terhenti.
Dengan dicabutnya PMK tersebut dan dipastikannya pencairan penuh Dana Desa, para kepala desa menyebut keputusan ini sebagai kemenangan besar bagi desa dan masyarakat pedesaan Indonesia.
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal juga mendorong agar Dana Desa ditambah minimal 20 persen, mengingat masih banyak pembangunan desa yang tertunda.
“Masih banyak jalan desa yang tanah, infrastruktur yang tertinggal, dan ketimpangan pembangunan. Ini belum sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.
- Penulis: Redaksi
- Sumber: Prof. Dr. KH Sutan Nasomal
Saat ini belum ada komentar